Untuk
meningkatkan pengendalian yang sangat ketat di perbatasan, beberapa negara saat
ini telah meningkatkan penggunaan intervensi dan screening awal terhadap orang
yang akan masuk ke wilayah negara. Proses ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi awal untuk menentukan apakah
seseorang memiliki profil risiko tinggi atau rendah. Tujuannya adalah untuk
mengidentifikasi dan mengelola risiko lebih dini sebelum seseorang masuk
melalui perbatasan negara. Pendekatan pengelolaan perbatasan yang mendasarinya
adalah intelligence led dan risk based, untuk memastikan bahwa intervensi hanya
fokus terhadap pergerakan yang memiliki risiko tinggi, sementara pergerakan
orang yang memiliki risiko rendah dapat difasilitasi secara lancar (ANAO,
2022).
Photo by <a href="https://unsplash.com/@outwardboundcr?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Outward Bound Costa Rica</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/a9VTq7HvSdg?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Intervensi awal tersebut dikelola dengan memecah tahapan pemeriksaan menjadi beberapa lapisan dimana lapisan pertama berkaitan dengan pemeriksaan dan analisis informasi awal sebelum seseorang masuk melalui perbatasan. Sementara pemeriksaan lanjutannya, dilakukan ketika orang atau penumpang masuk ke perbatasan. Australia membagi lapisan pemeriksaan di perbatasan menjadi 4 yaitu: Overseas, Maritime zone, Physical border, Domestic pre departure dan pre arrival. Sementara korea menjadi: first inspection, second inspection dan final inspection. Namun, intervensi dan screening awal dapat dilakukan apabila instansi di perbatasan telah memiliki data dan informasi yang cukup sebagai bahan analisis.
Tantangannya adalah instansi pengelola perbatasan tidak hanya didominasi oleh 1 instansi. Sementara di Indonesia, setidaknya lebih dari 5 (lima) instansi yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan baik darat, laut maupun udara. Masing-masing instansi mengelola data dan informasi yang sebagiannya unik tidak dikelola oleh instansi lainnya.
Data-data yang dikelola oleh imigrasi maupun instansi non-imigrasi apabila diintegrasikan akan menjadi sumber data yang sangat besar dan kaya. Namun demikian, perlu dipelajari mengenai bentuk integrasi sistem apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan pengelolaan perbatasan yang efektif. Karena pengelolaan perbatasan bukan hanya berkaitan dengan integrasi data, tetapi juga menyangkut kolaborasi dalam hal pelaksanaan tugas di perbatasan negara dalam satu manajemen perbatasan yang terintegrasi.